Sinkronisasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun 2011
Pertemuan ini dibuka oleh Menteri Pertanian RI dan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yaitu mulai tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan 24 Juni 2010 di Auditorium Departemen pertanian.
Rapat Sinkronisasi dihadiri oleh peserta daerah yaitu para Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian, para Kepala Badan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan para Sekretaris BAKORLUH Provinsi/ Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, sedangkan peserta Pusat adalah Wakil Menteri Pertanian, para pejabat Eselon I, Staf Ahli Menteri Pertanian, Staf Khusus Menteri, Tenaga Ahli Menteri, para Pejabat Eselon II serta staf lingkup Kementerian Pertanian. Total jumlah peserta yang hadir adalah sekitar 700 orang.
Output dari pertemuan kali ini adalah pra RKA-KL sebagai bahan Raker dengan Komisi IV DPR RI akhir minggu I Juli atau awal minggu II Juli 2010. Selanjutnya pembahasan RKA-KL dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dilaksanakan pada minggu III Juli 2010.
Adapun Arahan Menteri Pertanian dalam kesempatan tersebut adalah :
(1)Agar ditingkatkan kualitas pelaporan keuangan dan laporan pengelolaan asset sehingga kinerja pengelolaan keuangan kita dapat ditingkatkan lagi menjadi Wajar Tanpa Perkecualian (WTP). Mengimplementasikan Permentan nomor 31/2010 tentang Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2)Berdasarkan pengalaman selama ini, penetapan pejabat pengelola keuangan dan persiapan CP/CL selalu terlambat, sehingga menyebabkan lambatnya pencairan keuangan. Untuk itu, pada tahun 2011 persiapan tersebut dapat diselesaikan pada awal tahun.Guna percepatan kegiatan kontraktual agar penetapan panitia pengadaan sesuai kualifikasi dan ditetapkan lebih awal.
(3)Jumlah Satker DIPA yang terlalu besar mengakibatkan rentang kendali pemantauan dan pengawasan menjadi lemah. Untuk itu, diperlukan kajian mendalam untuk merancang jumlah satker DIPA yang ramping, sehingga pengelolaanya menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya bagi satker DIPA yang tidak aktif lagi akibat perampingan DIPA, agar secepatnya dilakukan penutupan kode satker, rekening bendahara, dan inventarisasi asset serta melaporkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, saya meminta saudara untuk mendalami, mencermati dan mengantisipasi berbagai kendala dan tantangan dimasing-masing program yang dibina oleh setiap Eselon I.
Anggaran Kementerian Pertanian 2011 sesuai dengan SEB Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 6 April 2010 pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun 2011 adalah sebesar Rp 14,04 triliun, yang berarti naik 74,84%.
Pengelola Web Dinas Perkebunan Prov. Bali
Ir. Dhiidek Wahyudi
